“Kasus ini sangat serius dan bisa berdampak luas. Ada indikasi pelanggaran UU ITE karena rekaman disebarkan tanpa izin, namun yang lebih krusial adalah dugaan kolusi yang merugikan negara,” ujar Ruslan.
Ia juga menegaskan bahwa Hotel MaxOne harus bertanggung jawab jika terbukti terlibat dalam praktik yang merugikan tersebut.
Ruslan juga mempertanyakan adanya pengurangan harga yang diberikan oleh Hotel MaxOne kepada penyelenggara acara, namun tetap menagih tarif standar pada invoice resmi ke Dinas Pendidikan.
“Jika benar ada pengurangan harga yang tidak tercantum dalam invoice, maka ini bisa menjadi bukti adanya praktik yang merugikan negara,” tambahnya.
Lebih jauh, Ruslan menekankan pentingnya dokumen tanda penerimaan uang pengembalian ke Dinas Pendidikan, yang bisa menjadi bukti kuat adanya praktik yang tidak sesuai prosedur.
Informasi yang beredar juga menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penyitaan barang bukti di Hotel MaxOne Makassar, yang semakin memperkuat dugaan bahwa kasus ini telah memasuki tahap penyelidikan serius.
Namun, hingga berita ini diturunkan, General Manajer Hotel MaxOne Makassar, Muhammad Yusuf Sandy, belum memberikan tanggapan atas tuduhan persekongkolan jahat dengan Disdik Makassar, meskipun telah dihubungi melalui telepon dan WhatsApp.
RL
