Pada 2023, IPM Jateng berada di angka 73,39 atau naik 0,81 persen dari tahun 2022. Pada Maret 2023, angka kemiskinan Jateng 10,77 persen atau turun 0,21 persen dibandingkan periode September 2022. Untuk angka pengangguran, BPS mencatat pada Agustus 2023 sebesar 5,13 persen. Angka tersebut mengalami penurunan, dibanding Agustus 2022 yang sebesar 5,57 persen. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Jateng tahun 2023, mencapai 4,98 persen.
“Kita harapkan dengan predikat ini, bisa diikuti juga oleh kabupaten/kota lain,” tuturnya usai menerima penghargaan.
Selain Pemprov Jateng, Kemendagri juga memberikan pengharagaan kepada enam kabupaten/kota di Jateng. Dua kota yang meraih penghargaan EPPD adalah Kota Surakarta (peringkat 2) dan Kota Semarang (peringkat 5). Sementara 4 kabupaten lainnya meliputi Wonogiri (peringkat 3), Wonosobo (peringkat 9), Banyumas (peringkat 10), dan Klaten (peringkat 15).
EPPD merupakan evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan itu, Nana menandaskan, prestasi yang diraih harus diiringi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.
