Selain ancaman, Fathir juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembongkaran Pasar Kajang Kassi.
Ia mendesak agar penggunaan anggaran yang terlibat, baik dari APBD maupun APBN, diawasi ketat oleh pihak berwenang. Fathir mencurigai adanya indikasi pungutan liar yang perlu diusut lebih lanjut.
“Jika anggaran yang digunakan bukan dari sumber pemerintah, maka patut dipertanyakan. Jangan sampai ada indikasi pungli yang merugikan pedagang,” tambahnya.
Desakan pada Aparat untuk Bertindak
Dengan situasi yang semakin memanas, Fathir mendesak aparat hukum untuk segera bertindak dan menyelesaikan konflik ini sebelum terjadi tindakan yang lebih berbahaya.
Ia juga menegaskan bahwa pemberitaannya bertujuan untuk mendorong tindakan hukum, bukan sebagai alat untuk menyerang pihak tertentu.
“APH harus turun tangan untuk memastikan keamanan dan menyelesaikan masalah ini secara transparan. Konflik ini tidak hanya merugikan pedagang, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” tegasnya.
Situasi Semakin Panas
Polemik pembongkaran Pasar Kajang Kassi kini menjadi sorotan publik.
Ancaman terhadap wartawan menjadi sinyal buruk bagi kebebasan pers, sekaligus memperlihatkan kerentanan masyarakat dalam konflik yang melibatkan kepentingan besar.
Semua pihak kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini.
Editor : Darwis
Follow Berita Lintassulawesi.com di Google news
