LINTAS SULAWESI
Berita Daerah Headline Kabar Kepulauan Tanimbar

Proses Pengadaan Tanah Lokasi Pelabuhan Kilang Blok Masela Dinilai Asal-asalan

Proses Pengadaan Tanah Lokasi Pelabuhan Kilang Blok Masela Dinilai Asal-asalan

Lintassulawesi.com, Tanimbar – Menindaklanjuti tuntutan masyarakat desa Lermatan dalam aksi unjuk rasa menolak penetapan harga tanah secara sepihak oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebesar Rp14.000 per meter di lokasi pelabuhan kilang LNG blok masela di pulau Nustual, DPRD Tanimbar pun langsung mengadakan pertemuan bersama pihak-pihak terkait.

Ternyata dalam pertemuan Selasa (13/11/2021) siang itu, terkonfirmasi bahwa ketua tim P2T yang datang ke Tanimbar bukan diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sebagaimana amanat undang-undang.

“Kalau ketuanya itu kepala wilayah, itu berarti telah menyalahi ketentuan undang-undang, luar biasa ini..! Undang-undang nomor 2 tahun 2012 pasal 21 ayat 3 jelas, tim sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri atas sekretaris daerah provinsi Maluku sebagai ketua, kepala pertanahan sebagai sekretaris dalam tim ini. Kalau dimonopoli oleh badan pertanahan, luar biasa..!!,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jhon Kelmanutu (JK) dalam rapat tersebut.

Menurut JK, pembentukan tim P2T mestinya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan asal main tunjuk. Seperti ketua tim P2T saat ini dari Badan Pertanahan Nasional (PBN) wilayah Maluku sehingga BPN pun dinilai memonopoli proses pengadaan tanah di lokasi kilang LNG blok masela.

Selanjutnya, mengenai pertemuan yang diadakan tim P2T dan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) bersama tiga orang perwakilan masyarakat desa Lermatan beberapa waktu lalu di Saumlaki, yang kemudian menghasilkan keputusan penetapan harga tanah di pulau Nustual sebesar Rp14.000 per meter tersebut, JK mengatakan bahwa itu merupakan pertemuan sepihak atau diistilahkan “Pertemuan Setengah Kamar”.

“Oleh karena itu tadi saya pertanyakan di awal, kenapa sampai KJPP itu melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan tim P2T itu sepihak, sebelah kamar, setengah kamar? Ada apa sebenarnya? Kan sudah tidak benar ini..!!,” tuturnya.

Bahkan di saat JK mengkonfirmasi kepada kepala desa Lermatan, Akhil Nusmese, apakah tim P2T pernah bertemu warganya dan menjelaskan proses pengadaan tanah di pulau Nustual, kepala desa mengatakan kalau tim tersebut tidak pernah bertemu warganya untuk urusan itu padahal mereka sering berkunjung kesana.

Olehnya itu, jelas bahwa tahapan konsultasi publik dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di pulau Nustual, Lermatan tidak dilakukan tim P2T. Padahal konsultasi publik antara tim P2T dan masyarakat pemilik lahan merupakan hal penting, dimana akan ada diskusi hingga kesepakatan bersama mengenai harga tanah dimaksud.

JK lantas meminta para jurnalis yang sedang meliput agenda rapat itu untuk mempublikasi informasi tersebut guna diketahui semua pihak.

“Baik, tidak ya..? Ini nih salah. Wartawan, ini penting, supaya rapat-rapat jangan bilang tidak diekspose. Diekspos ya..?,” pinta politisi PDI Perjuangan itu.

Dengan adanya pengakuan kepala desa Lermatan bahwa tim P2T tidak pernah bertemu warga dan berdiskusi mengenai proses pengadaan tanah untuk lokasi pelabuhan kilang LNG blok masela, maka jelas bahwa tim P2T tidak melakukan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana amanat UU No.2 tahun 2012.

Selain itu, proses pengadaan tanah di lokasi pelabuhan kilang blok masela di pulau Nustual dianggap asal-asalan dan tidak sesuai perencanaan. Dimana pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lokasi kilang blok masela di desa Lermatan mestinya dilakukan sekaligus bersamaan dengan lokasi kilang dan bukan setengah-setengah.

Seperti pengadaan tanah saat ini dilakukan terlebih dahulu untuk 27 hektar di pulau Nustual, sedangkan lokasi kilang sama sekali belum berproses. Karena itu proses pengadaan tanah Ini dinilai tidak sesuai perencanaan dan terkesan asal-asalan.

Di sisi lain, sesuai penjelasan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahwa selama ini belum ada satupun nilai objek pajak (NJOP) di wilayah pulau Nustual dan sekitarnya, namun tim P2T sudah menentukan besaran harga tanah di wilayah tersebut. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, apa dasarnya tim P2T menetapkan harga tanah disana.

Bahkan dalam pertemuannya di kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebelumnya, tim P2T mengatakan bahwa total keseluruhan harga tanah akan dititipkan ke pengadilan, dan jika masyarakat tidak terima keputusan tersebut silahkan gugat kesana.

Dari pernyataan itu, JK menilai bahwa ada upaya adu domba yang dilakukan tim P2T lewat cara menitipkan uang tanah di pengadilan. Dengan begitu masyarakat akan bentrok dengan pengadilan dan juga pemerintah daerah jika tidak terima.

“Tim ini juga menitipkan uang empat milyar sekian di Pengadilan Negeri Saumlaki supaya buat perdebatan antara masyarakat Tanimbar, khususnya Lermatan dengan pengadilan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ini mengadu domba ini..!,” kata JK.

“Ada apa untuk titip dana sebesar empat milyar sekian di pengadilan negeri, lalu meminta masyarakat untuk tuntut tim yang membeli tanah itu. Ada apa sebenarnya? Siapa yang memerintahkan untuk titip uang itu? Apakah sudah ada sengketa antara masyarakat Lermatan dengan pembeli, kan tidak ada..? Lalu kenapa harus titip uang itu, baru minta lagi masyarakat untuk menuntut, ada apa dibalik ini? Ini berarti ada permainan besar di belakang pengadaan tanah di pulau Nustual dan sekitarnya,” sambungnya.

JK pun meminta pemerintah daerah setempat agar ke depan jika ada lagi “Pertemuan Setengah Kamar” sebagaimana yang terjadi sebelumnya agar dihentikan.

“Pemerintah kabupaten, saya minta tolong dengar baik-baik apa yang kami sampaikan di lembaga ini. Kalau ada lagi seperti ini, kalau ada lagi seperti ini dan rapat-rapat gelap pengadaan tanah di Nustual dan sekitarnya, hentikan seluruh proses ini,” pintanya.

Reporter: Marcel Kalkoy
Editor: Sukma Paramita

The post Proses Pengadaan Tanah Lokasi Pelabuhan Kilang Blok Masela Dinilai Asal-asalan appeared first on Simpul Rakyat.

style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-8551527721222213" data-ad-slot="4052704817">

Related posts

Pasca-Penahanan Tersangka, Korban Penganiayaan Satpol PP Minta Polisi Terapkan Pasal Berlapis

Bupati di Dampingi Kadis Pertanian Hadiri Panen Padi Organik

Ini Tiga Contoh Olahraga yang Cocok Selama Pandemi Patut Anda Coba