LINTAS SULAWESI
Berita Daerah Kabar Gowa

Praktisi Hukum Ini Pertanyakan Keberadaan Aparat Pemerintah Gowa di Patuku

Praktisi Hukum Ini Pertanyakan Keberadaan Aparat Pemerintah Gowa di Patuku

Lintassulawesi.com, Makassar – Pemerintah merupakan lembaga tertinggi yang mengelola seluruh aset yang menjadi kekuasaan negara, dimana salah satu aset yang memerlukan pengelolaan dengan baik adalah hutan dan lingkungan, karena kehidupan manusia sangat bergantung kepada kelestarian alam sekitarnya, maka Apabila fungsi hutan dan lingkungannya mengalami suatu masalah seperti perusakan yang terjadi di Patuku, Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kelestarian dan keasriannya akan terganggu.

Demikian dikatakan Praktisi Hukum dari HJ Bintang, Supriadi SH lewat keterangan tertulisnya ke redaksi media ini, Selasa (19/10).

“Camat maupun kepala desa yang berada di Tinggi Moncong sepatutnya menyadari, bahwa Akibat dari penebangan liar ini akan menyebabkan lahan-lahan menjadi tandus, sehingga saat musim hujan tiba dengan curah hujan yang ekstrim, maka kemungkinan besar daerah itu akan mengalami tanah longsor, yang tentu saja akan mengganggu aktivitas sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat Gowa itu sendiri,” kata Supriadi.

Lanjut dikatakan, sejogyanya ada kesadaran dari berbagai pihak, khususnya aparat pemerintah setempat untuk dapat bersikap terhadap setiap orang yang masuk ke daerah Patuku  yang tujuannya merusak, apalagi sampai warga setempat merasa dianiaya dan harus lari berlindung di hutan-hutan.

“Tentunya hal itu menimbulkan pertanyaan besar kemana para Aparat pemerintah?,” tanya Supri.

Dikatakan pula, sekalipun berbagai  peraturan yang ada telah di ketahui dan dipahami, namun jika tanpa tindakan yang tegas terhadap pelaku perusakan itu, kata Supri, maka  tidak akan menimbulkan kesadaran bagi perambah liar yang dapat terjadi dimana saja.

“Padahal di kabupaten Gowa telah memiliki pengalaman beberapa tahun yang lalu atas banjir yang dahsyat, itu disebabkan karena  lahan-lahan yang menggundul dan menjadi  bencana berkepanjangan serta yang merasakan dampaknya tidak hanya  masyarakat di sekitar lahan- lahan tandus tersebut, tetapi juga berakibat lebih luas yang akan menimpa hingga daerah-daerah yang dilalui bencana tersebut,” pungkas dia.

Laporan: MBR
Editor: Sukma Paramita

The post Praktisi Hukum Ini Pertanyakan Keberadaan Aparat Pemerintah Gowa di Patuku appeared first on Simpul Rakyat.

style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-8551527721222213" data-ad-slot="4052704817">

Related posts

9 Kali Berturut-turut, Pemkab Pinrang Kembali Sabet Opini WTP

Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Massal di SUGBK

Syahban Sammana: Saatnya Pemuda Lebih Inovatif dan Kreatif