LINTAS SULAWESI
NASIONAL

Polisi Kejar Tersangka Baru Kasus Penjualan Pulau Lantigiang Selayar

lintassulawesi.com – Kepolisian Resort Kabupaten Selayar bersama tim dari Direktorat Pidana Umum Polda Sulsel menetapkan satu tersangka kasus penjualan Pulau Lantigiang, Kecamatan Takabonerate, Sulawesi Selatan.

Satu tersangka tersebut yakni keponakan pemilik Pulau Lantigian Syamsul Alam bernama Kasman. Meski demikian penyidik mengatakan tidak menutup kemungkinan dalam pendalaman lanjutan akan kembali muncul tersangka baru.

Paur Humas Polres Selayar Ipda Hasan Zulkarnain yang dikonfirmasi mengatakan, dalam kasus ini pihaknya telah menetapkan satu tersangka. “Inisialnya KS,” ujarnya.

Kasman merupakan orang yang menerima uang tanda jadi (DP) sebesar Rp10 juta dalam kasus jual beli tanah yang berada di Pulau Lantigiang. “Dia ini yang menerima DP,” jelasnya.

Hasan menjelaskan, penetapan tersangka diputuskan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara hasil pemeriksaan maraton kepada sejumlah orang yang berhubungan dengan kasus ini. “Dimana dalam penyidikan itu telah ditetapkan satu tersangka yang saat ini sedang di tahan di Polres Selayar,” katanya.

Hasan Menegaskan, kasus ini masih terus didalami oleh penyidik. Tidak menutup kemungkinan tersangka dalam kasus ini akan bertambah. “Tergantung alat bukti yang didapatkan oleh penyidik dalam pemeriksaan nantinya,” terangnya.

Kata Hasan, dalam kasus ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 12 orang saksi. Mulai dari warga, keluarga penjual, pembeli, hingga aparatur pemerintah desa setempat.

Tersangka dikenakan pasal 266 KUHP ayat 1 dan 2, dan pasal 40 ayat 2, juncto pasal 33 Undang -undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman tujuh tahun penjara.

Sebelumnya, Pulau Lantigiang yang terletak di Desa Jinato, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, diduga dijual dengan harga Rp900 juta dan telah dibayar Rp10 juta sebagai DP (Deposit Payment).
Pembeli pulau tersebut adalah wanita bernama Asdianti warga Kabupaten Kepulauan Selayar bersuamikan Warga Negara Asing (WNA) asal Jerman.

Beberapa hari lalu Asdianti melalui kuasa hukumnya saat menggelar konferensi pers mengatakan bahwa pihaknya tidak membeli Pulau Lantigiang melainkan telah membeli tanah sebanyak 4 hektar di atas pulau tersebut dan telah membayar deposit sebanyak Rp10 juta.

Bupati Selayar, Muhammad Basli Ali mengatakan, Pulau Lantigiang berada dalam kawasan konservasi yang ditangani langsung oleh Taman Nasional Takabonerate. Pulau itu tidak berpenghuni sehingga ia juga heran saat mendengar ada warganya yang berani melakukan jual beli pulau.

Saat ditelusuri, kata Basli pihak yang menjual, dalam hal ini Syamsu Alam mengaku memiliki sertifikat tanah. Surat keterangan kepemilikan tanah itu dibuat pada 12 Januari 2015.

Sementara jual beli tanah dilakukan pada 29 Mei 2019 lalu. Pembeli atau pihak kedua bernama Asdianti. Penjualan tersebut diketahui oleh Kepala Dusun Jinato Arsyad, keluarga penjual dan tokoh masyarakat.
“Sesuai akta jual belinya, yang menjual adalah masyarakat biasa dan dapat rekomendasi dari kepala desa. Kepala desanya dia tidak tau persoalan, dia juga kepala desa lama, sekarang bukan dia,” ucap Basli Ali.
Menurutnya, penjualan pulau itu tetap menyalahi aturan. Seharusnya, Pemerintah Desa tetap melakukan koordinasi ke atas secara berjenjang, baik ke Camat maupun Bupati.

“Sekarang kita sudah lakukan koordinasi baik dengan Polres maupun pertanahan. Pertanahan tahu betul bahwa lahan itu milik pemerintah, informasinya pihak penjual sudah mengusulkan permohona sertifikat tapi ditolak,” jelas Basli Ali.

Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar, Marzuki Mansyur dengan tegas menyebutkan bahwa Pulau Lantigiang masuk dalam wilayah Taman Nasional Takabonerate.

“Pulau Lantigiang ini masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Takabonerate, jadi jika kedepan ada permohonan yang masuk ke BPN, maka dengan otomatis kita akan tolak,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa pulau yang masuk dalam wilayah konservasi tidak boleh diperjual belikan baik dari perorangan ataupun perusahaan. “Itukan wilayah yang dikelola oleh pemerintah, jadi tidak boleh diperjual belikan. Dan sudah jelas bahwa pulau Lantigiang itu tidak boleh dimiliki secara pribadi ataupun perusahaan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa BPN Kabupaten Kepulauan Selayar tidak akan mengeluarkan surat apapun terkait dengan kasus Pulau Lantigiang.

“Untuk alasan apapun itu tidak akan bisa diterima. Aturan di BPN itu yang pertama, untuk kawasan hutan tidak bisa disertifikatkan kecuali ada rekomendasi dari balai Kehutanan baru bisa, begitupun dengan kawasan taman nasional itu dan BPN tidak akan mengeluarkan surat apapun terkait hal itu karena sudah menyalahi aturan. Pulau Lantigiang yang notabene dikelola oleh Kementerian sebagai kawasan konservasi harus juga mendapat izin dari Kementerian terkait baru bisa,” tutupnya.

style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-8551527721222213" data-ad-slot="4052704817">

Related posts

Cegah Penyebaran Covid 19,Lapas Parigi bagikan masker dan paket multivitamin”

Penjarakan Bos Tambang Ilegal, 130 Lawyer SEKAT-RI Siap Dampingi Wartawan Zonamerah

Banjir Di Bungo Berangsur Surut, Status Bencana Dinaikkan Menjadi Tanggap Darurat