LINTAS SULAWESI
Berita Hukrim Polewali sulbar

Ketua umum Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran ( LKPA ) Demo di Depan Kantor Bupati Polman ini Tuntutanya

Ketua umum Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran ( LKPA ) Demo di Depan Kantor Bupati Polman ini Tuntutanya

Polman jelajahpos.com  Ketua umum Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran ( LKPA ) Rabu /6/10/21 melakukan demo didepan kantor bupati polman sebagai tindak lanjut dari hasil kajian terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Penda kabupaten polman provinsi Sulawesi barat.

Dalam orasinya di sampaikan bahwa,  belanja sewa kendaraan roda empat mulai tahun 2014 -2020 yang tendernya dimenangkan oleh CV. binanga (2014-2018) dan CV. Mario Utama (2019) diduga piktif atau rekayasa,  karena sampai hari ini baik CV. Binanga maupun CV. Mario utama tidak dapat membuktikan mobil yang dia sewakan ke pemda polman adalah milik pribadinya sebanyak 40 unit.

lanjut, disampaikan bahwa belanja dana hibah yang  nilainya  puluhan milyar juga tidak  luput  dari  sasaran korupsi. 

Pemda Polman diduga memperkaya diri atau orang lain dengan modus memberi dana hibah  kepada  pemohon hibah yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima atau Pemda Polman dalam  menyalurkan dana hibah melanggar peraturan.

Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Kajian dan pengawasan anggaran (LKPA) melakukan unjuk rasa di depan kantor bupati Polewali Mandar dan didepan gedung kantor DPRD kabupaten Polman Rabu 6 Oktober 2021.

Dalam tuntutannya LKPA meminta dan mendesak bupati polman yakni

membuka dan memberikan dokumen terkait realisasi belanja sewa sarana mobilitas kendaraan roda empat sejak tahun 2014 sampai 2020 yang tendernya dimenangkan oleh CV. Binanga dan CV. Mario utama. 

Membuka dan memberikan seluruh dokumen terkait realisasi anggaran belanja dana hibah Tahun anggaran 2019 sampai 2020.

Membuka dan memberikan seluruh dokumen laporan pertanggungjawaban kepala desa kabupaten Polman tentang pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2020.

Selain itu pula LKPA juga menuntut dan mendesak pimpinan anggota DPRD kabupaten Polewali mandar untuk dapat segera membentuk pansus terkait sewa kendaraan roda empat, dana hibah dan pansus Pilkades desa dan dana desa serta mendesak ketua DPRD kabupaten Polewali mandar menggelar rapat paripurna

penggunaan hak interpelasi terkait realisasi belanja sewa sarana mobilitas kendaraan roda empat tahun 2014-2020.

Menurut korlap aksi atau Ketua umum lembaga kajian dan pengawasan anggaran republik Indonesia (LKPA) Zubair kepada awak Media mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan LKPA terjadi kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi dan terjadi kongkalikong antara pemerintah dengan kedua CV tersebut yang memenangkan belanja sewa sarana mobilitas kendaraan roda empat sejak tahun 2014 hingga 2020.

Zubair menambahkan pula bahwa apa yang menjadi tuntutan dan permintaan kami dari LKPA tidak di realisasi maka kami akan selalu turun kejalan melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak lagi, apalagi apa yang menjadi tuntutan kami di Pemda polman hanya 3 poin saja, padahal sebenarnya kami memiliki 26 tuntutan akan tetapi cukup hanya 3 tuntutan saja saat ini..

Muhklis jelajahpos.com

style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-8551527721222213" data-ad-slot="4052704817">

Related posts

Sehari Usai Pilkada, Aksi Tawuran Kembali Pecah di Makassar

Ini Harapan Pemuda Desa Palajau Jelang Pilkades

Plt Gubernur Sulsel Berharap Pramuka Berbakti Tanpa Henti