LINTAS SULAWESI
Berita

Kelakuan Terlalu Eks Wakil Rakyat saat Mobil Dinas Enggan Dikembalikan

lintassulawesi.com – Ada-ada saja kelakuan mantan Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Asriadi. Andi enggan mengembalikan mobil dinas yang dipakainya saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Wajo.

Kasus mobil dinas ini terungkap dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuannya, aset negara berupa satu unit mobil jenis Toyota Fortuner fisiknya tidak ada.

Usut punya usut, ternyata mobil dinas tersebut berada di tangan Andi. Upaya meminta dari pihak Pemkab Wajo tentu prosedur yang harus dijalankan. Namun, Andi justru enggan mengembalikan.

Andi adalah Ketua DPRD Wajo periode 2009-2014. Dia merupakan politisi dari Partai Perindo.

Andi kemudian dilaporkan oleh Pemkab Wajo, yang langsung dilakukan oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud ke Polda Sulsel, Rabu (13/1/2021), pukul 09.30 Wita,

“Laporannya hari ini,” kata Amran, Rabu (13/1).

Pemkab Wajo pun telah melakukan serangkaian proses sebelum akhirnya melaporkan Andi. Upaya persuasif sudah dilakukan, bahkan sampai ditemui.

“Sudah kami lakukan secara persuasif dan humanis kepada beliau tapi tak ada respons. Disurati secara humanis. Ada bagian aset kami juga yang menemui beliau,” tutur Amran kepada detikcom.

Memang terlalu kelakuan Andi Asriadi. Dia malah tidak mau mengembalikan mobil dinas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu menganalisis kasus ini. Hasilnya, KPK memerintahkan Pemkab Wajo menempuh jalur hukum.

Apa boleh buat, Pemkab Wajo akhirnya mempolisikan Andi.

“Saya sebagai ketua tindak lanjut, saya yang ditekan sama BPK. BPK melapor ke KPK lalu KPK yang intervensi Pemda Kabupaten Wajo. Penertiban aset memang ada di wakil bupati, sehingga mau tidak mau harus laporkan,” ujar Amran.

“KPK menyarankan seperti itu. Apa yang kami lakukan adalah perintah KPK,” sambung Amran.

Polisi pun memastikan akan menelaah laporan Pemkab Wajo terhadap Andi Asriadi. Kemungkinan kasusnya masuk tahap penyidikan tetap terbuka.

“Ini kan baru dilaporkan, ditelaah dulu dulu kasusnya benar atau tidak, apa bisa dinaikkan ke penyidikan atau tidak,” kata Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Widony Fedri.

KPK sendiri menilai Andi telah melakukan penggelapan karena tidak mengembalikan aset negara berupa mobil dinas. PIC KPK Wilayah Sulsel, Frismon Triyudha, yang bertugas me-monitoring aset daerah, menyatakan kasus mobil dinas ini masuk delik penggelapan.

“Kalau kata mereka (Pemkab Wajo) upaya sudah dilakukan, surat teguran sudah dilakukan karena masuk ranahnya penggelapan karena mantan pejabat,” terang Frismon.

Jika dihitung dari saat menjabat Ketua DPR Wajo, Andi berarti sudah 11 tahun menguasai mobil dinas Fortuner tersebut. Andi pun sebetulnya memiliki kesempatan untuk memiliki mobil dinas yang jadi sengketa ini. Tapi ada mekanisme yang harus dilalui.

Andi Asriadi sudah kuasai sejak 2009. Sudah preventif meminta untuk dikembalikan dengan alasan yang bersangkutan mau bayar. Tapi kan mekanisme nggak gampang. Yang bersangkutan tolak (kembalikan) malahan minta ikut lelang. Tapi kan mekanisme pemda harus ada persetujuan kepala daerah,” terangnya.

Seharusnya, Andi mengajukan surat permohonan pada 2008, atau setahun sebelum dia purna tugas sebagai Ketua DPRD Wajo. Selama menguasai aset itu, Andi dianggap merugikan negara.

“Pajaknya nggak dibayar, pelat merah diganti hitam. Ini kan kendaraan dinas milik negara. Kita bukannya intervensi, tapi jadi temuan BPK,” kata dia.

“Yang bersangkutan kan bersikukuh pegang surat pinjam pakainya kepada bupati yang lama. Tapi itu kan pinjam barang pakai milik daerah, gimana kalau barang pinjaman diminta enggak ada. apa namanya,” imbuh dia.

style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-8551527721222213" data-ad-slot="4052704817">

Related posts

Program Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga Dimulai di Sulsel, Prioritas untuk Nakes

Polres Tabanan Bergerak Cepat Lakukan Vaksinasi Massal Tindak Lanjuti Arahan Presiden RI Dan Pimpinan Polri

Tawuran Kembali Pecah di Pasar Karuwisi, Dibubarkan Polisi Pakai Gas Air Mata