LINTAS SULAWESI
Berita Daerah HUKUM Kabar Kepulauan Tanimbar

Fakta Persidangan, PH Solmeda Nilai Bupati Petrus Fatlolon yang Menghina Rakyat Tanimbar

Fakta Persidangan, PH Solmeda Nilai Bupati Petrus Fatlolon yang Menghina Rakyat Tanimbar

Lintassulawesi.com, Tanimbar – Sidang dugaan pencemaran nama baik Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon, kembali di gelar dengan agenda mendengar nota pembelaan (Pledoi) pihak terdakwa Jhon Solmeda.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Senin 4 Oktober 2021.

“Kami memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut; Menyatakan terdakwa Yohanis Wilhelmus Solmeda alias Jhon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai tuntutan alternatif JPU,” kata Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Eduardus Futwembun, saat membacakan pledoi.

“Memutuskan terdakwa Yohanis Wilhelmus Solmeda alias Jhon dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP,” tambah Eduardus Futwembun.

Permohonan tersebut bukan tidak beralasan, menurut Futwembun justru lewat postingan kliennya yang viral di medsos malah mengungkap sejumlah fakta di persidangan tentang adanya indikasi korupsi dalam Proyek Trans Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Karena itu pihaknya meminta perkara tersebut ditindaklanjuti melalui proses Tindak Pidana Korupsi berdasarkan bukti dan fakta yang telah terungkap.

“Menyatakan perkara ini dapat ditindaklanjuti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” lanjut Futwembun.

Menurut praktisi hukum senior ini, hal yang meringankan kliennya adalah keberanian dalam mengungkap kebohongan pejabat publik mengenai berbagai indikasi masalah yang terjadi dalam pekerjaan proyek Trans Fordata.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa dalam penelusuran kebenaran postingan terdakwa, majelis hakim menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran proyek itu, diantaranya dokumen APBD-Perubahan (APBD-P) 2020, Daftar Penggunaan DAK 2019 dan berbagai keterangan saksi.

Saat itu saksi pihak korban mengaku kalau sisa anggaran proyek Trans Fordata tahun 2019 sebanyak 40 persen atau senilai Rp1.963.600.000 telah diamankan di rekening kas daerah dan diluncurkan ke tahun 2020, mengingat progres fisik proyek itu baru mencapai 70 persen per Desember 2019.

Namun faktanya, dalam APBD-P 2020 tidak ditemukan nama proyek Trans Fordata dalam daftar proyek luncuran pada Dinas Sumber daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Selain itu, terungkap juga bahwa ada perbedaan keterangan mengenai progres fisik proyek tersebut. Menurut saksi pihak korban, progres fisik Trans Fordata per Desember 2019 mencapai 70 persen. Padahal keterangan yang tercantum dalam Daftar Penggunaan DAK 2019, progres fisiknya sudah 100 persen.

Diduga bahwa keterangan progres fisik 100 persen ini dibuat untuk mencairkan total keseluruhan anggaran proyek Trans Fordata yang bersumber dari DAK 2019. Karena itu, muncul pengakuan bahwa sisa anggaran 40 persen disimpan di rekening kas daerah untuk diluncurkan ke tahun berikutnya.

Padahal mestinya pencairan DAK harus sesuai progres fisik di lapangan. Jika fisik baru mencapai 70 persen, pencairan anggaran pun harus 70 persen. Nyatanya, proyek Trans Fordata telah dicairkan 100 persen padahal fisiknya baru 70 persen.

Sialnya lagi, sisa DAK 1,9 milyar proyek ini yang disimpan di rekening kas daerah, tidak diluncurkan ke tahun 2020 sebagaimana bukti dokumen APBD-P 2020, sehingga asumsinya bahwa anggaran tersebut telah diselewengkan.

Bahkan karena laporan fisiknya sudah 100 persen, BPK RI pun dalam auditnya tidak menemukan masalah dalam proyek tersebut, sehingga pekerjaan proyek itu dianggap baik-baik saja.

Olehnya itu, berdasarkan bukti-bukti inilah PH Solmeda mengatakan bahwa lewat kasus ini kliennya malah berkontribusi mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Postingan kliennya yang viral di medsos justru mengandung unsur kebenaran, dimana mengatakan bahwa DAK sudah cair 100 persen dan material warga Fordata masih nunggak.

Menurut PH, tidak terbukti unsur penghinaan dan pencemaran nama baik Bupati Petrus Fatlolon yang dialamatkan kepada kliennya Jhon Solmeda. Justru sebaliknya, pihaknya menilai bahwa lewat kasus ini Bupati Petrus Fatlolon-lah yang telah menghina seluruh masyarakat Tanimbar.

“Justru Saksi korban Petrus Fatlolon (Bupati Tanimbar) yang melakukan penghinaan terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena masalah ini menganut unsur korupsi sebagaimana sesuai Perda nomo 2 tahun 2020,” tegas Futwembun dalam keterangan persnya.

Reporter: Marcel Kalkoy
Editor: Sukma Paramita

The post Fakta Persidangan, PH Solmeda Nilai Bupati Petrus Fatlolon yang Menghina Rakyat Tanimbar appeared first on Simpul Rakyat.

style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-8551527721222213" data-ad-slot="4052704817">

Related posts

Warga Kemantan Sambut Gembira Giat TMMD ke-112 Kodim 0416 Bute

Dalam Rangka Jumat Berkah, Sambil Jalan Santai Kapolres Majalengka Bagikan Bansos ke PKL Hingga Pemulung

Selamat! Karateka Lapas Makassar Raih Medali Perak di PON Papua