LINTAS SULAWESI
Berita Daerah Kabar Kepulauan Tanimbar

Dituding Aksinya Langgar Prokes, VGE: Sama Saja Tuduh Polisi Biarkan Massa Langgar Prokes

Dituding Aksinya Langgar Prokes, VGE: Sama Saja Tuduh Polisi Biarkan Massa Langgar Prokes

Lintassulawesi.com, Tanimbar – Aksi menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok masyarakat Tanimbar bernama VGE (Vokal Grup Emperan), Senin (13/9) kemarin di depan gedung DPRD Tanimbar, sempat ricuh akibat dihadang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Alasannya bahwa, massa demo terlihat banyak dan melebihi kapasitas 30 orang. Selain itu, izin tertulis berupa pemberitahuan kegiataan kedua tidak diperoleh Satpol PP sehingga terpaksa dibubarkan.

“Terkait unjuk rasa kemarin, laporan yang saya terima, jumlah pengunjuk rasa 30 orang, tetapi fakta di lapangan, jumlahnya sudah melebihi kapasitas. Catatan kami ada 4 buah kendaraan roda 4 (mobil pick up) dan masing – masing kendaraan mengangkut 5 orang, sedangkan kendaraan roda 2 berjumlah 23, itupun belum terhitung yang berboncengan, pada akhirnyal, terpaksa kami bubarkan,” kata Kasatpol PP Tanimbar, Damianus Batmomolin, seperti dikutip dari tabloidskandal.com, edisi 15 September 2021.

“Surat pemberitahuan unjuk rasa atau demo damai itu, kami catat, sudah dilayangkan ke pihak kepolisian hari Jumat (10/9) dan tidak ada surat pemberitahuan susulan untuk unjuk rasa atau demo damai pada hari Senin (13/9) kemarin, ada apa ini? kami merasa bahwa, surat pemberitahuan unjuk rasa tidak tepat atau tidak sesuai pada waktunya!,” ujar Batmomolin.

Menanggapi hal itu, Ketua VGE, Sony Ratissa, mengatakan bahwa yang disampaikan Kasatpol PP Tanimbar, Damianus Batmomolin, merupakan sebuah pembohongan publik.

Kata dia, jika massa aksi melebihi kuota seperti yang dikatakan, tentu sudah dibubarkan sejak awal oleh anggota kepolisian yang bertugas mengawal aksi.

“Logikanya begini, kalau massa lebih dari 30 orang, mereka tidak mungkin sampai ke DPRD sana karena sudah dibubarkan sejak awal oleh anggota polisi yang mengawal, kan begitu? Jangan bikin pembohongan publik lah,” kata Ratissa dalam keterangannya, Rabu (15/9/2021).

Mengenai jumlah kenderaan roda empat (pick up) yang dikatakan sebanyak 4 buah saat aksi digelar, Ratissa mengatakan tidak benar.

“Mobil yang dipakai kemarin cuma tiga, yang satu untuk alat (sound system) dan dua lainnya untuk pendemo. Di dua mobil itu, satunya ada 5 orang sedangkan satunya lagi sekita 7 orang. Ada juga motor beberapa tapi tidak seperti yang dikatakan dia,” ujarnya.

Dia menjelaskan, proses filterisasi oleh anggota kepolisian saat aksi berjalan cukup ketat, bahkan mengawal dan memastikan agar semuanya berjalan sesuai protokol kesehatan (prokes).

“Nah, dengan pernyataan Kasat Satpol ini, menggambarkan bahwa seolah-olah polisi membiarkan massa itu melebihi jumlah yang diatur dalam prokes, kasat seolah-olah menuduh polisi bahwa tidak menjalankan tugas dengan benar, kan begitu?,” ucap Ratissa.

Selain itu, mengenai ijin aksi dari kepolisian, Ratissa mejelaskan kalau pemberitahun telah dilayangkan pada hari Jumat (10/9), namun berhubung ada kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan Polres Tanimbar sehingga diundur ke hari Senin (13/9).

“Sebetulnya kami minta hari Jumat tapi karena koordinasi yang baik dengan Polres sehingga disepakati untuk ditunda ke hari Senin. Nah, hari Senin aksi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama itu.”

“Terus dimana salahnya? Harus dikasih tahu juga ke dia, begitu? Memangnya yang mengamankan demo itu Satpol PP atau Polisi? Mereka mestinya paham tugas dan fungsinya, jangan berindak melebihi tugas kepolisian dong,” ucap Ratissa.

Kata dia, apa yang telah dilakukan Kasatpol PP dan anak buahnya saat membubarkan massa, sangat berlebihan dan melawan hukum. Hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam undang-undang, direnggut sepihak oleh Satpol PP yang merasa paling hebat dibawah naungan pemerintah daerah.

“Tindakan represif Satpol PP Tanimbar tersebut kami anggap melanggar ketentuan pasal 28 UUD 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” jelasnya.

Aksi demonstrasi VGE pada Senin (13/9) itu, tambah Ratissa, sudah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu menyampaikan pemberitahunan aksi kepada kepolisian selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai, menyampaikan maksud dan tujuan, tempat, waktu dan lokasi, bentuk demonstrasi serta penanggung jawab aksi.

Kemudian jumlah massa hanya 30 orang dan semua menggunakan masker sesuai ketentuan protokol kesehatan. Massa tidak berdesak-desakan di mobil pick up sebagaimana demo pada umumnya.

“Jadi, kalau Kasat Pol PP bilang kami melanggar aturan dan harus dibubarkan, dimana letaknya? Lalu apa kewenangan yang diberikan undang-undang ke dia untuk bubarkan aksi kami? Atau jangan-jangan dia berpikir dia juga polisi jadi punya kewenangan yang sama seperti anggota Polisi pada umumnya? Kacau kan kalau pemahaman model begini..!!,”

“Kemarin kami sudah lapor jadi nanti jelaskan semua itu di polisi saja,” tutupnya.

Reporter: Marcel Kalkoy
Editor: Sukma Paramita

The post Dituding Aksinya Langgar Prokes, VGE: Sama Saja Tuduh Polisi Biarkan Massa Langgar Prokes appeared first on Simpul Rakyat.

style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-8551527721222213" data-ad-slot="4052704817">

Related posts

Resmi Dilantik, Pengurus IPMIL UMI Harapkan Pemekaran Walmas Jadi Kabupaten Luwu Tengah

Prostitusi Online Sasar Anak-anak, Kadis DPPPA Makaassar: Dia Sendiri yang Memasarkan Dirinya

Ini Tips dari Plt Gubernur Sulsel untuk Calon ASN yang Ikut Seleksi Kompetensi Dasar