LINTAS SULAWESI
Berita

8 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Sinjai Dinonaktifkan

lintassulawesi.com – Sebanyak 8 ribu jiwa yang terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dinonaktifkan.

Hal tersebut dibenarkan Plt Kepala Dinas Sosial, Andi Idnan kepada media, Kamis (4/2/2021).

“Hal ini dilakukan dikarenakan adanya data yang tidak valid, pindah, hingga peserta yang sudah meninggal,” katanya.

“Status datanya dinonaktifkan, tidak dihapus. Kita tetap pada posisi Universal Health Coverage (UHC), sehingga begitu masyarakat yang mau menggunakan kita aktifkan kembali dan tetap dengan perlakuan yang sama,” lanjut Mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Sinjai.

Untuk data peserta PBI BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, Dia menyebutkan jumlahnya sebanyak 126.476 jiwa peserta.

Namun karena ada penonaktifan sebanyak 8 ribu peserta, jadi total untuk saat ini 118.476 jiwa terhitung pada Januari 2021.

“Sehingga jika ada peserta jaminan kesehatan daerah yang meninggal atau pindah tolong disampaikan kepada kami karena pembayaran klaimnya berjalan terus sehingga tujuan dari program ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Sinjai secara keseluruhan,” ujarnya.

Andi Idnan menuturkan, 8 ribu data peserta yang dinonaktifkan ini setelah dilakukan validasi data langsung di lapangan bersama teman-teman pendamping PKH, serta menyurati para kepala desa menyangkut klarifikasi data dimaksud.

“Bahkan kami telah melaksanakan pemutakhiran data setiap bulan berjalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Sinjai, Muhammad Saleh juga membenarkan hal tersebut. Hal itu
berdasarkan verifikasi data kependudukan yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Sinjai dan hasil validasi data oleh Dinas Sosial serta dengan pemerintah desa, maka hasilnga telah dinonaktifkan peserta yang telah meninggal, pindah segmen kepesertaan, pindah domisili
dan digantikan datanya dengan data warga Sinjai yang valid.

“Jadi bukan hanya dinonaktifkan tapi sekaligus juga pengaktifan atau digantikan dengan data warga yang valid, jadi tidak ada yang dirugikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, efektif, dan efisiensi penggunaan dana jaminan kesehatan bagi PBPU dan BP yang dibayarkan oleh pemerintah daerah,” terangnya.

style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-8551527721222213" data-ad-slot="4052704817">

Related posts

Babinsa-Bhabinkamtibmas Salurkan 300 Paket Bantuan Sosial

Pengendara Mobil Antusias Ikut Vaksinasi Drive Thru di Polres Pelabuhan Makassar

Becak Warnai Lepas Anggota Polres Bone Dalam Wisuda Purna Bakti